Enforial Forest Digest
Exit Strategy Untuk Mendukung Pencapaian NDC Indonesia
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor kehutanan, energi, limbah, industri dan pertanian sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sebesar 41% jika mendapatkan dukungan internasional pada tahun 2030. Komitmen Indonesia ini sudah tercantum dalam Nationally Determined Contributions (NDC). Sektor kehutanan memiliki kontribusi paling besar terhadap penurunan emisi yaitu mencapai 49%, dimana tahun 2030 semua sektor akan mencapai puncak emisinya. Pe
Pada tahun 2030 juga, Indonesia akan mencapai penyerapan bersih atau Net Sink karbon sektor pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use – FoLU). FoLU Net Zink 2030 artinya sektor kehutanan dan lahan mampu menyerap CO2 dari keberadaan hutan dan tingkat emisinya paling rendah. Semakin luas hutan yang terjaga dengan baik, akan memberikan kekuatan bagi Indonesia untuk menurunkan emisinya dan bisa mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Berbagai upaya dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan guna menurunkan target emisi gas rumah kaca dan mencapai FoLU Net Sink 2030 sebagaimana target yang disebutkan di atas. Salah satu strateginya yaitu dengan menerapkan pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan mendukung program pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pemberdayaan masyarakat melalui strategi peningkatan kapasitas kelembagaan KPH dalam pengelolaan hutan lestari, dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan usaha masyarakat berbasis hutan.
Keterlibatan masyarakat di tingkat tapak disadari merupakan strategi yang efektif agar pengelolaan hutan lestari tetap terjaga dan masyarakat sekitar kawasan hutan pun mencapai taraf hidup yang lebih sejahtera dan maju. Dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia dan Danida, maka upaya strategi yang dilakukan KLHK tersebut telah membuahkan hasil yang signifikan. Melalui Program Investasi Hutan atau Forest Investment Program 2 (FIP 2) yang telah diimplementasikan sejak 5 tahun 2017 yang bertujuan untuk menekan deforestasi melalui pendekatan usaha kelompok. “Tidak hanya deforestasi yang telah berkurang cukup tajam, tetapi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang tergabung dalam 95 kelompok tani hutan (KTH) binaan 10 KPH di 8 provinsi semakin membaik”, ujar Drasospolino Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan yang juga Executing Agency Proyek FIP 2.
Drasospolino menambahkan, Proyek FIP 2 dirancang untuk diimplementasikan selama 5 tahun yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dan kemudian diperpanjang selama 1 (satu) tahun yaitu akan berakhir di 31 Desember 2022. Harapan ketika Proyek FIP 2 ini berakhir, maka tetap ada program dan mitra kerja tetap semangat untuk melanjutkan dan mengembangkan program yang telah telah berjalan dengan dukungan dari KLHK dan mitra lain. Dengan keberhasilan nyata yang sudah diperoleh, harapan ke depan saat proyek FIP 2 berakhir, maka program FIP 2 dapat terus meningkatkan hasil-hasil positif, memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi banyak pihak serta berkelanjutan terutama dalam upaya-upaya pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Usaha kelompok tani hutan mitra Proyek FIP 2 diharapkan sampai mencapai kemandirian usaha dan mendunia.
Catur Endah Prasetiani P., Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, salah satu Implementing Agency (IA) Proyek FIP 2 dalam kesempatan lain menyampaikan harapannya, agar 95 KTH yang dibina di akhir proyek bisa mengikuti skema Perhutanan Sosial (PS). Saat ini sejumlah 65 kelompok telah mendapatkan legalitas PS dan 30 kelompok sedang berproses mendapatkan legalitas PS tersebut. ”Kelembagaan akan semakin kuat karena diberikan legalitas untuk mengakses kawasan hutan, dan akses permodalannya pun akan semakin mudah”, pungkas Eeng sapaan akrab Direktur PUPS KLHK ini.
Dengan merujuk pada keberhasilan program yang telah dilakukan di berbagai lini, maka KLHK yang sedang mempersiapkan Exit Strategy Proyek FIP 2 sampai akhir Desember 2022, terus melakukan berbagai upaya dan strategi. Salah satu strategi nasional yang dipilih untuk mendukung FoLU Net Zink 2030 yaitu dengan memberikan dukungan penyediaan sarana prasarana dan pengembangan kapasitas tim kerja KLHK. Bahkan dengan dengan dukungan penuh dari World Bank yang juga telah menunjuk 2 wilayah proyek FIP 2 yaitu KPH Tasik Besar Serkap di Riau dan KPH Kendilo di Paser Kalimantan Timur sebagai pilot project FoLU Net Zink 2030. Untuk melihat dari kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia pendukung, maka World Bank didampingi tim KLHK telah berkunjung beberapa saat yang lalu ke wilayah pilot project ini.
Kajian mengenai penerapan FoLU Net Zink di kedua KPH pilot project juga akan didukung penuh Proyek FIP 2. Kajian yang dilakukan pihak ketiga ini bertujuan untuk mengetahui potensi serapan dan emisi karbon dari praktek pengelolaan hutan di tingkat tapak. Pakar Kehutanan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Monev Specialist Proyek FIP 2, Pujo Hutomo berpendapat studi ini penting karena akan mendukung operasionalisasi kebijakan pemerintah terkait FoLU Net Zink 2030 serta bisa memberikan rekomendasi tindakan mitigasi yang tepat untuk mencegah deforestasi hutan dan lahan, serta meningkatkan biomassa hutan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kedua lokasi KPH Pilot Project tersebut. Dukungan Proyek FIP 2 melalui kajian ini dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan MenLHK 24 February 2022 bernomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Operational Plan Indonesia’s FOLU Net Zink 2030.
Penulis: Agustina Tandi Bunna – Communication Specialist Proyek FIP 2
