Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Penunjang Akademik Lingkungan Lahan Basah (UPA LLB) Universitas Lambung Mangkurat. Peserta dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kab. Tanah Laut, Batola, Kota baru dan Tanah Bambu, KPH PLS, KPS Tanah Laut, KPH Tanah Bumbu dan Bappeda Provinsi, Kab. Batola, Tanah Laut, Kotabaru dan Tanah Bumbu, Dosen-dosen Fak. Kehutanan dan Fak. Perikanan dan Kelautan ULM, Lembaga Swadaya Masyarkaat (WWF dan Walhi) dan unsur pemerintah kecamatan dan desa pesisir.

Materi FGD di antaranya :

a) Peranan Ekologi Mangrove dalam Menunjang Produksi Perikanan (Kadis LH Prov Kalsel); b) Upaya Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (Kadis Kelautan dan Perikanan Prov Kalsel); c) Strategi Kolaboratif untuk Pengelolaan Mangrove (Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove KLHK); d) Integrasi Pengelolaan Mangrove dengan Pengelolaan DAS (Dr. Ir. Murdiyono, M.M/Analisis Kebijakan Utama KLHK RI) dan e) Strategi Restorasi Mangrove dan Gambut berbasis Kemitraan (Staf Ahli BRGM)

Beberapa hal yang mengemuka dari FGD : a) Peranan ekologi mangrove dalam pola Silvofishery, upaya mengubah pola pemikiran yang berkembang saat ini bahwa dalam kegiatan rehabilitasi mangrove sedikit banyak mengeliminir sisi ekonomisnya. Maka dengan pola silvofishery diharapkan bahwa upaya pemulihan dan rehabilitasi mangrove juga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat; b) Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rehabilitasi mangrove. Di masa pandemi Covid-19 telah dilaksanakan Program PEN-PKPM (Pemulihan Ekonomi Nasional - Padat Karya Penanaman Mangrove) yang mana dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat dengan pola padat karya pada tahun 2020. Di beberapa daerah di Kalimantan Selatan saat ini telah tampak hasil yang memuaskan, tanaman mangrove tumbuh dengan baik. Sementara utk kondisi di pesisir barat Prov Kalsel di Kab. Tanah Laut sebagian besar mengalami kegagalan disebabkan oleh angin barat yang terjadi di bulan Oktober - Januari bersamaan waktunya dengan pelaksanaan program tsb; c) Pada kesempatan ini pula, kita menyampaikan beberapa hal terkait kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir yang bergantung pada sumberdaya pesisir dan lautan. Hal ini berbeda dengan masyarakat desa hutan pada umumnya yang secara sosial, ekonomi dan budaya bergantung pada hutan dan hasil hutan. Sehingga kebanyakan masyarakat pesisir tidak mengetahui fungsi ekologis dari ekosistem mangrove. Namun ketika telah mengalami akibat dari kerusakan ekosistem mangrove, barulah mereka menyadarinya; d) Pada sesi terakhir dengan narasumber Staf Ahli BRGM, kita juga menyampaikan bahwa di akhir tahun 2021, BPDS-HL Barito dan KPH Tanah Laut telah melakukan identifikasi, pengukuran dan penyusunan Rantek untuk kegiatan yang pada tahun 2022 akan dibiayai dari anggaran BRGM dan sampai saat ini belum terlaksana. Terjawab bahwa pelaksanaan rehabilitasi mangrove dari BRGM saat ini difokuskan di 7 provinsi dan Kalsel belum menjadi prioritas. Kita sampaikan juga bahwa kami, KPH Tanah Laut dan BPDAS HL Barito setiap saat ditanya oleh masyarakat berkaitan dengan hal ini. Bahkan ketika akhir 2021, beriringan dengan identifikasi, pengukuran dan penyusunan rantek, telah pula dibentuk Kelompok Pelaksananya. Oleh karena itulah akhirnya mereka selalu mempertanyakan kejelasan program tsb apakah akan dilaksanakan atau tidak. Untuk rumusan hasil kajian FGD akan disampaikan kemudian.

Pelaksana : Rusdi Mairi, S.Hut