TARAKAN – Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah I, Chatarina Sri Rustini memberikan sejumlah rekomendasi kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Tarakan untuk mengoptimalkan peranan Persemaian Permanen (PP) yang dikelolanya dalam mendukung Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Rekomendasi-rekomendasi itu disampaikannya, saat melakukan tinjauan lapangan ke PP KPH Tarakan, Kelurahan Juata Kerikil, Rabu (11/10) siang.

Rekomendasi pertama, Chatarina mengharapkan adanya kejelasan struktur manajerial PP KPH Tarakan agar pengelolaan PP baik secara administrasi maupun teknis dapat berjalan lebih terarah dan terencana dengan baik. “Harus ada struktur manajemen PP yang jelas, mulai dari ketua atau kepala pengelola PP, wakilnya hingga mandor-mandor. Karena ini adalah persemaian permanen, jadi mesti ada struktur yang baik. Itu standarnya,” kata Chatarina.

Rekomendasi kedua, sedapat mungkin PP KPH Tarakan dapat menyediakan bibit yang benar-benar berasal dari pembibitan sendiri. “Entah itu bibit okulasi atau lainnya, seperti cabutan atau biji, usahakan semaksimal mungkin bibit yang disediakan adalah bibit yang disemaikan, disapih dan dibesarkan disini. Ini penting agar memaksimalkan potensi tanaman hutan dan tanaman lainnya yang ada di Tarakan, jadi tidak perlu didatangkan dari luar,” urainya.

Rekomendasi ketiga, jumlah sumberdaya manusia (SDM) yang bekerja di PP KPH Tarakan juga patut mendapat penambahan. Menurut Chatarina, dengan keberadaan SDM yang ada saat ini, sudah barang tentu upaya memenuhi kebutuhan bibit dari masyarakat ataupun kelompok tani dan lembaga lainnya akan sulit dipenuhi.

“Saat ini, jumlah SDM di PP KPH Tarakan sangat kurang maksimal. Setidaknya, untuk PP KPH Tarakan dengan sarana-prasarana dan lahan seluas ini, dibutuhkan minimal 15 orang tenaga kerja. Ini termasuk pentingnya menyediakan pekerja HOK (Hari Orang Kerja) untuk kegiatan di persemaian seperti ini,” ucapnya. HOK sendiri dapat memanfaatkan warga sekitar persemaian atau sumberdaya lainnya yang ada di KPH Tarakan.

Rekomendasi keempat, merujuk pada ketersediaan sarana-prasarana yang ada, Chatarina menyarankan agar PP KPH Tarakan mulai mencoba untuk meningkatkan target penyediaan bibit tanaman hutan atau lainnya. “Kalau melihat kondisi disini, setidaknya PP KPH Tarakan mampu menargetkan penyediaan bibit secara mandiri mencapai 200 ribu bibit per tahun. Pelan-pelan dilakukan, dan harus ada kemauan serta kolaborasi dari semua pihak di KPH Tarakan dan pihak terkait lainnya,” jelasnya.

Rekomendasi kelima, dari hasil tinjauan dan penjelasan pengelola PP KPH Tarakan di lapangan, Chatarina juga menyarankan agar mulai dilakukan pengolahan media tanam yang tepat dengan menggunakan pupuk kandang atau alam. “Jangan terlalu mengandalkan pupuk NPK atau pupuk kimia, itu mampu mengurangi kegemburan tanah. Pupuk alami atau kandang, adalah pilihan yang tepat untuk kegiatan perbenihan,” ungkapnya.

Rekomendasi keenam, pengelola PP KPH Tarakan juga diharapkan mampu menginventarisir kebutuhan jenis dan jumlah bibit di masyarakat atau kelompok tani hutan. Caranya, dengan melakukan pendataan kebutuhan jenis dan jumlah bibit tersebut. “Bisa menyurati atau mengabari melalui pesan singkat ke setiap instansi terkait dan kelompok tani, tanyakan kepada mereka kebutuhan jenis dan jumlah bibitnya. Ini menjadi dasar bagi PP untuk melakukan kegiatan persemaian,” urainya.

Rekomendasi ketujuh, pentingnya dilakukan peningkatan kualitas SDM PP KPH Tarakan melalui pendidikan dan latihan yang intensif di lembaga berkompetensi seperti BPTH atau lainnya.(*/tim)